POLEMIK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Siti Umi Sholikhah, 12144300032 (2016) POLEMIK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, Universitas PGRI Yogyakarta.

Preview	Text Dokumen 1.pdf_hlm. sampul, abstrak, persetujuan...hingga Daftar Isi dan BAB I.pdf Download (941kB) | Preview
	Text Dokumen BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text Dokumen BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
Preview	Text Dokumen BAB IV dan Daftar Pustaka + Lampiran Penting.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang BPJS Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam; (2) dasar pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan fatwa diharamkannya BPJS Kesehatan; serta (3) dampak dan implementasi BPJS Kesehatan pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan studi kepustakaan. Pemaparan data dengan mendeskripsikan literatur yang diperoleh dan dianalisis sesuai dengan kajian yang menjadi fokus pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif. Hasil penelitian dari skripsi ini antara lain (1) tinjauan Hukum Islam mengenai kasus tersebut yaitu bahwa fatwa tersebut tidak harus dipolemikkan akan tetapi dilakukan pembenahan dari sistem BPJS Kesehatan. Hukum Islam dalam keadaan darurat tetap memperbolehkan menggunakan sistem BPJS Kesehatan yang sekarang ada sampai nanti ada BPJS Kesehatan yang sifatnya syariah; (2) dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan fatwa yakni memperhatikan progam dan modus transaksional yang dianggap mengandung gharar, maisir dan riba dilihat dari segi perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah; (3) Dampak yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya fatwa MUI yakni keresahan dari warga masyarakat untuk menggunakan BPJS Kesehatan terutama umat muslim. Dampak positif yakni adanya rekomendasi untuk dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan. Pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sampai adanya penyempurnaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang sesuai dengan prinsip syariah.

Actions (login required)

View Item