POLEMIK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Siti Umi Sholikhah, 12144300032 (2016) POLEMIK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, Universitas PGRI Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
Dokumen 1.pdf_hlm. sampul, abstrak, persetujuan...hingga Daftar Isi dan BAB I.pdf

Download (941kB) | Preview
[img] Text
Dokumen BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (352kB)
[img] Text
Dokumen BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (185kB)
[img]
Preview
Text
Dokumen BAB IV dan Daftar Pustaka + Lampiran Penting.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang BPJS Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam; (2) dasar pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan fatwa diharamkannya BPJS Kesehatan; serta (3) dampak dan implementasi BPJS Kesehatan pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan studi kepustakaan. Pemaparan data dengan mendeskripsikan literatur yang diperoleh dan dianalisis sesuai dengan kajian yang menjadi fokus pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif. Hasil penelitian dari skripsi ini antara lain (1) tinjauan Hukum Islam mengenai kasus tersebut yaitu bahwa fatwa tersebut tidak harus dipolemikkan akan tetapi dilakukan pembenahan dari sistem BPJS Kesehatan. Hukum Islam dalam keadaan darurat tetap memperbolehkan menggunakan sistem BPJS Kesehatan yang sekarang ada sampai nanti ada BPJS Kesehatan yang sifatnya syariah; (2) dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan fatwa yakni memperhatikan progam dan modus transaksional yang dianggap mengandung gharar, maisir dan riba dilihat dari segi perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah; (3) Dampak yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya fatwa MUI yakni keresahan dari warga masyarakat untuk menggunakan BPJS Kesehatan terutama umat muslim. Dampak positif yakni adanya rekomendasi untuk dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan. Pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sampai adanya penyempurnaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang sesuai dengan prinsip syariah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Polemik, Fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Hukum Islam
Subjects: Hukum > Fiqih (Hukum Islam)
Sosial > Permasalahan dan kesejahteraan Sosial > Asuransi Jaminan Sosial Pemerintah
Divisions: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Depositing User: Nurul Sinto Ambawani
Date Deposited: 11 Aug 2016 01:27
Last Modified: 11 Aug 2016 01:27
URI: http://repository.upy.ac.id/id/eprint/914

Actions (login required)

View Item View Item