ANALISA IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) KASUS SELURUH DESA DI KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013

Rani Eka Diansari, Universitas PGRI Yogyakarta (2015) ANALISA IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) KASUS SELURUH DESA DI KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013. In: Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta.

Preview

Text 3EK6_Rani Eka 504-511.pdf Download (373kB) | Preview

Abstract

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja publik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan desa terutama dalam pengelolaan Program ADD (Alokasi Dana Desa). Jika pengelolaan ADD sudah dilaksanakan dengan baik maka akan dengan mudah menyongsong implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun secara yuridis Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2008 menetapkan peraturan Bupati Bupati Temanggung Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung sebagai pendamping Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya terindikasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Kledung dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di wilayah KecamatanKledung, sebagai lokasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.Metode penelitian juga dilakukan dengan menganalisis data dan wawancara sebagai alat untuk memperoleh informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan program ADD diantaramya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Actions (login required)

View Item