PERSPEKTIF PEMUKA AGAMA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (Studi Kasus di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nur Anita Sari, 12144300041 (2016) PERSPEKTIF PEMUKA AGAMA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (Studi Kasus di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi thesis, Universitas PGRI Yogyakarta.

Preview	Text DOKUMEN I.pdf Download (839kB) | Preview
	Text DOKUMEN BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text DOKUMEN BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (29kB)
	Text DOKUMEN BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text DOKUMEN BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
Preview	Text DOKUMEN BAB VI dan Daftar Pustaka+ Lampiran.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif pemuka agama terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta. Subyek penelitian ini sebanyak tujuh orang yang terdiri dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama DIY, Pemuka Agama Islam, Pemuka Agama Kristen, Pemuka Agama Katholik, Pemuka Agama Hindu, Pemuka Agama Budha, serta Pemuka Agama Konghucu. Analisis data menggunakan deskriptif dan deduktif dengan kajian naturalistik sehingga dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan dari data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data ditempuh dengan strategi triangulasi data yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data yang lain. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan Pemuka Agama memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama. Belum ada kesepahaman perspektif tentang RUU Kerukunan Umat Beragama di antara Pemuka Agama. Pemuka Agama memiliki sudut pandang bahwa RUU Kerukunan Umat Beragama bisa dijadikan Undang- Undang yang mengatur kerukunan umat beragama tetapi, perlu pembenahan dan kajian yang mendalam dalam tata tulis supaya tidak menimbulkan multitafsir bagi pembaca. Ada pula pemuka agama yang menolak adanya RUU Kerukunan Umat Beragama karena terkesan kaku dan tidak fleksibel. RUU Kerukunan Umat Beragama dikhawatirkan hanya akan membatasi agama minoritas. RUU Kerukunan Umat Beragama harus dipersiapkan jika nanti disahkan menjadi Undang-Undang terutama pada bagian yang dipetakan menjadi permasalahn yaitu tentang penyiaran agama, pendirian tempat ibadat, serta pemakaman jenazah. RUU Kerukunan Umat Beragama merupakan sebuah rancangan aturan yang belum diterapkan dengan demikian Pemuka Agama berpandangan belum tentu mampu menjamin perlindungan dan kerukunan umat beragama. Kerukunan dapat tercipta dari diri manusia yang mammpu bertoleransi dengan masyarakat yang berbeda agama.

Actions (login required)

View Item